WartaNews-Benghazi - Pemerintah Libya siap melakukan negosiasi terkait reformasi, tapi menolak setiap pembicaraan mengenai pengunduran diri Muammar Qadzafi, Selasa (5/4).Sumber AFP melaporkan, pernyataan tersebut merupakan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik secara cepat. "Bagaimana Libya diatur, ini adalah hal yang berbeda. Apa jenis sistem politik yang diterapkan di negara ini? Itu sesuatu yang bisa dinegosiasikan, kita bisa bicara tentang itu," ungkap juru bicara pemerintah, Mussa Ibrahim, kepada para wartawan. "Kita bisa melakukan apapun, pemilihan umum atau referendum," tambahnya.
Tapi masa depan Kadhafi adalah non-negotiable alias tak bisa ditawar, tegasnya lagi.
Ditambahkan, Qadzafi adalah "katup pengaman" bagi kesatuan seluruh warga dan suku di Libya. "Kami pikir dia (Qadzafi) sangat penting untuk memimpin transisi apapun menuju model demokratis dan transparan."
Pernyataan tersebut dilontarkan saat utusan Qadzafi mengadakan pembicaraan di Turki dan Malta terkait kemungkinan "peta jalan," dan di tengah laporan media AS bahwa dua putra Qadzafi telah menawarkan untuk mengawasi transisi menuju demokrasi yang akan mencakup transisi kekuasaan.
Tapi Italia menolak gagasan tersebut dan menyatakan Qadzafi beserta keluarganya harus meninggalkan kekuasaan dan masyarakat internasional harus bersatu melawan diplomasi rezimnya.
"Qadzafi dan keluarganya harus pergi," tegas Menteri Luar Negeri Franco Frattini kepada saluran berita SkyTG24.