Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi mengambil alih tugas-tugas Komite Eksekutif PSSI. Tugas Komite Eksekutif selanjutnya akan dijalankan oleh Komite Normalisasi.
Keputusan itu diambil dalam sidang Komite Darurat FIFA di Nyon, Swiss, 1 April lalu. Dalam situs resminya, www.fifa.com, Senin (4/4), FIFA menjelaskan bahwa langkah itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Statuta FIFA.
Komite Darurat FIFA memperkirakan bahwa kepemimpinan PSSI saat ini tidak bisa lagi mengontrol sepak bola di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan kegagalan mereka mendapatkan kontrol atas run-away league atau liga yang memisahkan diri, yakni Liga Primer Indonesia (LPI).
LPI, yang dimotori oleh Arifin Panigoro, didirikan tanpa keterlibatan PSSI. Selain itu, PSSI juga tidak dapat menyiapkan kongres yang bertujuan mengadopsi Electoral Code FIFA dan memilih Komisi Pemilihan.
Komite Darurat FIFA sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan PSSI telah kehilangan kredibilitas di Indonesia dan tidak dalam posisi lagi untuk memimpin proses mengatasi krisis saat ini.
Terkait dengan Komite Normalisasi, FIFA menjelaskan bahwa tugasnya adalah menyelenggarakan pemilihan ketua umum berdasarkan Electoral Code FIFA dan Statuta PSSI. Pemilihan harus dilakukan sebelum 21 Mei 2011.
Selain itu, komite ini juga ditugaskan membawa LPI ke dalam wadah PSSI atau menghentikannya secepat mungkin. Mereka ditugaskan menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi demi kebaikan sepak bola Indonesia.
Komite Normalisasi terdiri atas tokoh-tokoh sepak bola Indonesia yang tidak dapat mencalonkan diri untuk salah satu jabatan di PSSI. Mereka akan bertindak pula sebagai Komisi Pemilihan.
Ini sekaligus juga menegaskan bahwa empat calon yang pernah ditolak oleh Komite Banding Pemilihan PSSI pada 28 Februari lalu, yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI. Keempat orang inilah yang oleh FIFA kemungkinan akan ditunjuk sebagai anggota Komite Pemilihan.
Keputusan itu diambil dalam sidang Komite Darurat FIFA di Nyon, Swiss, 1 April lalu. Dalam situs resminya, www.fifa.com, Senin (4/4), FIFA menjelaskan bahwa langkah itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Statuta FIFA.
Komite Darurat FIFA memperkirakan bahwa kepemimpinan PSSI saat ini tidak bisa lagi mengontrol sepak bola di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan kegagalan mereka mendapatkan kontrol atas run-away league atau liga yang memisahkan diri, yakni Liga Primer Indonesia (LPI).
LPI, yang dimotori oleh Arifin Panigoro, didirikan tanpa keterlibatan PSSI. Selain itu, PSSI juga tidak dapat menyiapkan kongres yang bertujuan mengadopsi Electoral Code FIFA dan memilih Komisi Pemilihan.
Komite Darurat FIFA sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan PSSI telah kehilangan kredibilitas di Indonesia dan tidak dalam posisi lagi untuk memimpin proses mengatasi krisis saat ini.
Terkait dengan Komite Normalisasi, FIFA menjelaskan bahwa tugasnya adalah menyelenggarakan pemilihan ketua umum berdasarkan Electoral Code FIFA dan Statuta PSSI. Pemilihan harus dilakukan sebelum 21 Mei 2011.
Selain itu, komite ini juga ditugaskan membawa LPI ke dalam wadah PSSI atau menghentikannya secepat mungkin. Mereka ditugaskan menjalankan kegiatan sehari-hari PSSI dalam semangat rekonsiliasi demi kebaikan sepak bola Indonesia.
Komite Normalisasi terdiri atas tokoh-tokoh sepak bola Indonesia yang tidak dapat mencalonkan diri untuk salah satu jabatan di PSSI. Mereka akan bertindak pula sebagai Komisi Pemilihan.
Ini sekaligus juga menegaskan bahwa empat calon yang pernah ditolak oleh Komite Banding Pemilihan PSSI pada 28 Februari lalu, yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI. Keempat orang inilah yang oleh FIFA kemungkinan akan ditunjuk sebagai anggota Komite Pemilihan.